Undang-Undang Baru Bangladesh Perkuat Larangan Perjudian

Pengesahan Aturan Ketat Perjudian di Bangladesh Pada 1 Juli, Bangladesh mengesahkan Undang-Undang Pencegahan Perjudian yang ditujukan untuk memberantas semua aktivitas perjudian, termasuk perjudian daring dan pengaturan pertandingan, menggantikan peraturan 1867 yang sudah usang.

Arah Kebijakan pada Perjudian Online

RUU ini dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri, Salahuddin Ahmed, setelah mendapat rekomendasi dari komite hukum parlemen. Dalam diskusi, mayoritas anggota mendukung langkah ini meski ada kekhawatiran mengenai praktek penegakan yang mungkin melanggar hak sipil.

Diskusi dan Polemik

Anggota dari Partai Nasional, Akhter Hossen, menyetujui RUU tersebut namun khawatir pada potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat yang bisa melakukan razia atau pemblokiran tanpa izin pengadilan. Kekhawatiran ini juga disuarakan oleh Nazibur Rahman dari Jamaat terkait kemungkinan benturan dengan prosedur pidana.

Pandangan dari Pihak Pemerintah

Menanggapi kekhawatiran ini, Menteri Dalam Negeri mengungkapkan bahwa menunggu persetujuan pengadilan bisa memicu hilangnya bukti, sehingga melemahkan tindakan hukum. Ia menekankan bahwa polisi memiliki kewenangan yang sama berdasarkan undang-undang lain.

Dukungan dari Oposisi

Nahid Islam, Kepala Whip Oposisi, mendukung undang-undang ini meski kecewa karena usulan amandemen mereka ditolak. Ia menegaskan perlunya memastikan hukum ini tidak disalahgunakan dan melindungi hak asasi manusia.

Sanksi Kerugian

Berdasarkan undang-undang baru, individu yang terlibat perjudian bisa dipenjara hingga 2 tahun atau didenda Tk 200.000. Perjudian online menerima hukuman lebih berat hingga 5 tahun penjara atau denda Tk 1 crore. Taruhan online bisa berujung pada hukuman penjara 7 tahun dan denda Tk 5 crore.

Ancaman pada Kehidupan Sosial dan Ekonomi

Salahuddin Ahmed menyebutkan bahwa platform taruhan, VPN, dan teknologi digital lainnya kerap digunakan untuk perjudian dan pencucian uang, mengancam struktur sosial, kestabilan ekonomi, dan generasi muda di Bangladesh.

Klasifikasi Aktivitas Perjudian

UU baru menetapkan 24 kategori aktivitas terkait perjudian dengan teknologi modern. Harapannya langkah ini bisa mempersempit celah hukum dan memberi wewenang lebih kepada aparat hukum dalam memerangi kejahatan terkait perjudian. Bangladesh kini mengambil langkah tegas untuk melindungi masyarakat dari efek negatif perjudian yang didorong teknologi sembari memastikan hukum ditegakkan dengan adil dan memerhatikan hak asasi manusia.